Jumat, 03 April 2009

Pengusaha Langgar Aturan Ekspor Karet

Petani dapat tekanan berat


JAKARTA: Gapkindo mensinyalir satu perusahaan eksportir asing melanggar ketentu?an pengurangan volume ekspor karet alam sesuai dengan kesepakatan International Tripartite Rubber Council (ITRC).
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Suharto Honggokusumo mengatakan terdapat eksportir asing yang melanggar alokasi ekspor yang sudah ditentukan. "Alasan mereka, pihaknya telah berinvestasi besar, sehingga pengurangan volume ekspor membuatnya merugi," ujarnya di Jakarta kemarin.
"Eksportir yang dimaksud tidak mau dibatasi volume ekspornya. Kami sudah menegur, tetapi tetap tidak diindahkan," katanya.
Gapkindo merupakan pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai National Tripartite Rubber Council (NTRC) atau perwakilan ITRC Indonesia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor dan industri karet di dalam negeri.
Dia meminta pemerintah menggunakan instrumen pengendalian ekspor karet sebagaimana yang diterapkan pada ekspor intan, menyusul adanya pelanggaran ketentuan pengurangan volume ekspor karet alam sesuai dengan kesepakatan International Tripartite Rubber Council (ITRC).
Masih lesu
Dari data Gabungan Pengusaha Karet Indonesia diketahui kondisi pasar ekspor karet dunia sampai triwulan I/2009 masih 'sepi' menyusul harga jual karet masih rendah, US$1,2-US$1,25 per kilogram. Kuota ekspor karet yang tersedia 45.369 ton hanya terserap 83,3% atau 37.792 ton, sedangkan pada Februari, dari kuota yang tersedia sebesar 56.725 ton, realisasi hanya 47.735 ton (84,1%).
Sementara itu, Sekjen Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) Djoko Said Damarjati mengatakan petani karet alam masih akan mendapatkan tekanan berat terkait dengan penurunan permintaan konsumen hingga 70%, dan menyusul rendahnya harga komoditas tersebut di pasar internasional.
Djoko menyatakan untuk mengurangai tekanan pada petani karet, maka pemerintah perlu mendorong peran industri rumah tangga yang dapat menyerap komoditas unggulan seperti karet, sawit, dan kakao.
Selain itu, katanya, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa penyediaan bibit dan pupuk murah, dan insentif berupa kredit. "Namun, yang paling penting adalah pemerintah dapat membuka pasar di dalam negeri untuk menampung produksi karet alam ini," ujarnya.
Djoko mencontohkan Malaysia, saat ini sudah tidak lagi menggantungkan pasar ekspor untuk komoditas karet alam. Pemerintah mendorong tumbuhnya industri sarung tangan dan turunannya seperti kateter untuk diproduksi di negeri tersebut.
Dia memaparkan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkebunan karet terluas di dunia, sekitar 3,2 juta hektare yang 80% di antaranya perkebunan rakyat, dan sisanya dimiliki oleh swasta.
Perusahaan perkebunan karet BS di Kabupaten Simalungun, Sumut dilaporkan menghentikan sementara produksi pabrik karetnya akibat krisis ekonomi global.
Laporan yang diterima Antara dari beberapa karyawan perusahaan perkebunan karet BS di Dolok Merangir, Simalungun, mengatakan sejak Januari 2009 operasional pabrik penggilingan karet dihentikan sementara karena permintaan impor turun.
Aktivitas pabrik karet terbesar di Simalungun yang baru take over dari PT Goodyear itu kini tampak sepi. (diena.lestari@bisnis.co.id)
Oleh Diena Lestari
Bisnis Indonesia
Sumber: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A29&cdate=31-MAR-2009&inw_id=664989

Tidak ada komentar: