PETANI KARET MINTA PPH 22 DIHAPUS

Stok bokar di pabrik pengolahan menumpuk

JAKARTA: Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Wilayah Sumatra Selatan meminta pemerintah [Dirjen Pajak] menghapus PPh Pasal 22 sebesar 0,5% terhadap karet produksi petani.
"Sejak 2002 hingga sekarang para petani yang menjual karet hasil perkebunannya dikenakan pungutan 0,5%. Pemotongannya langsung dilakukan para petugas di pabrik pembeli karet dari para petani," kata Ketua Apkarindo Wilayah Sumsel, Cokroaminoto kepada Bisnis, kemarin.
Harga karet mentah yang berlaku sekarang berkisar Rp3.000 hingga Rp3500. "Lalu setiap 1 kilogram dikenakan PPh sebesar 0,5% atau sekitar Rp100," katanya.
Keresahan para petani karet terhadap pengenaan pajak tersebut , kata Cokroaminoto, terasa memberatkan setelah krisis keuangan global dalam 6 bulan terakhir.
"Sebelumnya harga karet mentah para petani itu mencapai Rp9.000 per kg. Tapi sekarang hanya Rp3.000 hingga Rp3.500."
Di kawasan itu, nilai transaksi perdagangan karet yang dihasilkan 500.000 kepala keluarga (KK) mencapai 7.000 ton per hari."Hasil pemotongan pungutan yang notabene untuk membayar pajak penghasilan dari penjualan kotor karet mentah itu diperkirakan mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta per hari," katanya.

Lima negara importir terbesar karet Indonesia (ribuan ton)
Negara 2004 2005 2006 2007
AS 627,9 669,1 590,9 644,3
Jepang 225,2 260,6 357,5 397,8
China 197,5 249,8 337,2 341,8
Singapura 85,6 115,1 135,4 161,2
Korea 76,8 74,8 90,6 93,1
Sumber: Gapkindo
Konsumen karet petani di wilayah itu terdiri dari 21 perusahaan pengolahan karet. Ke-21 perusahaan itu melalui petugasnya langsung menarik Pph dari hasil penjualan kotor petani.
Kondisi ini semakin diperburuk lagi dengan sikap Pemprov Sumsel yang belum memberikan perhatian serius untuk mendukung sektor perkebunan karet.
"Harusnya pemerintah masih bisa meningkatkan pengadaan benih dan pupuk. Namun, pemerintah daerah belum memberikan dukungan maksimal," katanya.
Upaya Apkarindo tersebut memperoleh dukungan dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Anang Sangkut dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Kedua pejabat itu telah melayangkan surat kepada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan agar menunda sementara penarikan PPh 22 itu karena situasi krisis.
Cokroaminoto dan beberapa perwakilan petani telah berupaya menemui Dirjen Pajak dalam beberapa hari ini. "Tapi, Pak Dirjen melalui Kasubdit Pemotongan Pajak Dasto meminta agar para petani membuat surat resmi yang meminta penghapusan pajak tersebut," katanya.
Namun, hingga kini Dirjen Pajak belum mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak itu sebagaimana diberikan kepada para petani kelapa sawit dan kopi di daerah Sumsel. "Kenapa petani kelapa sawit dan petani kopi bisa dibebaskan kewajiban PPh, tapi petani karet tidak?"
Penolakan pabrik
Dari Medan, Antara melaporkan, petani karet di Sumut menjerit karena sebagian besar pabrikan masih menolak membeli getah karet petani dengan dalih stok bahan olah karet (bokar) dan SIR 20 masih banyak akibat ekspor yang masih terganggu menyusul terjadinya krisis global sejak Oktober 2008.
"Dijual murah pun pabrikan menolak dengan alasan mau dikemanakan bokar petani, karena stok masih menumpuk. Petani benar-benar lagi sulit," kata K.Siregar, petani karet Labuhan Batu, Medan.
Di tengah semua harga kebutuhan naik, justru petani sulit menjual getah karet dan kalau pun terjual ke pedagang pengumpul, harganya murah sekali atau paling tinggi Rp3.000 per kg.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut Eddy Iwansyah yang dikonfirmasi soal terhentinya pembelian dari pabrikan hingga awal pekan ini mengaku kaget dengan dalih pabrikan mulai menggiling.
Dia mengakui beberapa pekan lalu, sejumlah pabrikan menghentikan sementara pembelian bahan baku karena stok perusahaan menumpuk dengan adanya permintaan penundaan pengiriman dari pembeli luar negeri. (erwin. tambunan@bisnis.co.id)
Oleh Erwin Tambunan
Bisnis Indonesia
Sumber: Bisnis Indonesia 11/02/09